seputar-Jakarta | Sebanyak 23 orang tewas dalam demonstrasi di Bangladesh yang menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dari kursi kekuasaan, Minggu (4/8/2024).
Jumlah korban tewas itu berdasarkan laporan polisi dan para dokter di Bangladesh, demikian dikutip AFP. Inspektur polisi di Dhaka, Al Helal, mengatakan salah satu korban tewas karena dibacok.
Dunia Internasional: Demonstrasi Tuntut PM Bangladesh Mundur, 23 Orang Tewas
“Salah satu korban tewas dibacok di kepala dan yang lainnya mengalami luka tembak”, kata dia.
Demo terjadi di Ibu Kota Bangladesh, Dhaka dan sejumlah wilayah lain seperti Bogra, Pabna, Rangpur, Magur, Comilla, Barisal, dan Fenni. Dalam demo tersebut terjadi bentrok antara massa yang menuntut Hasina mundur dan kelompok pro pemerintah.
Al Helal mengatakan banyak peserta aksi yang membawa tongkat. Polisi lain mengatakan seluruh kota telah berubah menjadi medan pertempuran. Dia juga menyebut para demonstran membakar mobil dan sepeda motor di luar rumah sakit.
Sebelum demo ini pecah, Students Against Discrimination, yang mengorganisir aksi, menyatakan akan menggelar unjuk rasa secara damai. Namun, mereka juga memperingatkan untuk melakukan persiapan jika ada yang menyerang. Salah satu pemimpin protes Asif Mahmud juga meminta para pendukungnya untuk bersiap.
“Siapkan tongkat bambu dan bebaskan Bangladesh,” tulis dia di Facebook.
Bangladesh berada dalam gejolak sejak Juli lalu. Di demo besar-besaran sebelumnya, massa menuntut pemerintah membatalkan penetapan kuota 30 persen pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga pejuang.
Sejumlah pihak menilai langkah tersebut untuk melanggengkan kekuasaan Hasina. Keputusan kuota PNS lantas dibatalkan. Namun, demo kembali menggema untuk menuntut Hasina mundur. Hasina memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut di tahun ini.
Kelompok pemantau hak asasi manusia menuding pemerintahan Hasina menyalahgunakan lembaga-lembaga negara untuk mempertahankan kekuasaan, membasmi perbedaan pendapat, termasuk melalui pembunuhan di luar hukum terhadap oposisi. (cnnindonesia)
