Medan – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan Iswanda Ramli meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk lebih fokus dalam mempersiapkan program Sekolah Rakyat di Kota Medan pada tahun ajaran 2025/2026. Mengingat, tahun ajaran 2025/2026 akan dimulai pada 14 Februari 2025.
“Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Untuk itu, Pemko Medan harus fokus dalam mempersiapkan berjalannya program Sekolah Rakyat di Kota Medan,” ucap Iswanda Ramli kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).
Sorot Politik: DPRD Medan Minta Pemko Fokus Persiapkan Sekolah Rakyat
Dikatakan Ketua Partai Demokrat Kota Medan yang akrab disapa Nanda itu, Pemko Medan harus mempertegas kapan sebenarnya Sekolah Rakyat di Kota Medan akan dimulai dan sudah sejauh mana progres pelaksanaan Sekolah Rakyat tersebut.
“Apakah akan sama seperti sekolah pada umumnya yang akan dimulai tanggal 14 Juli (2025) ini, atau ada hal-hal lain yang membuat jadwal pembelajaran Sekolah Rakyat di Kota Medan menjadi berbeda dengan sekolah pada umumnya,” ujarnya.
Nanda Ramli menuturkan, hingga saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan mengaku belum mendapatkan permintaan untuk menyiapkan guru yang akan ditempatkan pada Sekolah Rakyat di Kota Medan. Sejauh ini, Disdikbud Kota Medan baru diminta untuk menyiapkan Kepala Sekolah.
“Bahkan sampai sejauh ini, Disdikbud Kota Medan belum tahu berapa orang kebutuhan guru yang nantinya akan ditugaskan untuk mengajar 100 siswa di Sekolah Rakyat Kota Medan yang akan digelar di Gedung Sentra Bahagia di Jalan Pancing (Kota Medan),” katanya.
Untuk itu, Nanda meminta seluruh OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, mulai dari Disdikbud, Dinas Sosial, hingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan OPD lainnya yang terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaannya Sekolah Rakyat di Kota Medan.
“Jangan saling menunggu, OPD-OPD ini harus saling berkoordinasi. Pastikan berapa kebutuhan guru di Sekolah Rakyat itu, siapa nantinya pihak yang bertugas untuk menyiapkan guru disana, guru dengan klasifikasi seperti apa yang akan ditugaskan disana, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Nanda Ramli juga menegaskan, Pemko Medan perlu berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Medan terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Medan. Termasuk, soal kesiapan Pemko Medan dalam mempergunakan Gedung Sentra Bahagia sebagai lokasi sementara digelarnya Sekolah Rakyat.
“Nantinya akan ada 100 siswa tingkat SMP yang akan mengikuti Sekolah Rakyat pada Tahun Ajaran 2025/2026 ini di Gedung Sentra Bahagia, Medan. Sudah sejauh mana kesiapan Pemko Medan dalam hal ini, kita perlu mengetahui semua itu,” tuturnya.
Intinya, sambung Nanda, Pemko Medan harus berfokus dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Mengingat, Sekolah Rakyat merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa memiliki daya saing.
“Jangan sampai Kota Medan dinilai tidak mampu dalam melaksanakan program Sekolah Rakyat ini. Pemko Medan harus fokus, OPD-OPD terkait harus jemput bola, saling berkoordinasi satu sama lain,” pungkasnya.
Diketahui, Disdikbud Kota Medan mengaku belum mendapatkan arahan terkait penyediaan guru bagi Sekolah Rakyat yang akan digelar di Gedung Sentra Bahagia di Jalan Willem Iskandar, Kota Medan.
“Hingga hari ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan belum ada menerima arahan untuk menyediakan guru bagi Sekolah Rakyat,” ucap Sekretaris Disdikbud Kota Medan Andy Yudhistira.
Meskipun begitu, sambung Andy, pihaknya telah diminta agar menunjuk satu ASN untuk menjadi Kepala Sekolah di Sekolah Rakyat Kota Medan.
“Yang ada, kita diminta untuk mengajukan kepala sekolah. Tapi kalau untuk guru, sampai saat ini belum ada pengajuan dan kita belum ada diminta untuk mengajukan,” ujarnya.(BEN).
