Jakarta, SeputarSumut — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa draf kesepakatan dengan Amerika Serikat akan ditandatangani dari jarak jauh setelah proses finalisasi selesai dilakukan. Perjanjian yang dijadwalkan bakal diteken dalam beberapa hari ke depan tersebut saat ini terindikasi ingin disabotase oleh pihak Israel.
“Segera setelah tahap akhir negosiasi kami selesai, perjanjian ini akan ditandatangani dan diumumkan. Penandatanganan awalnya akan dilakukan secara digital. Masing-masing pihak akan menandatangani dari jarak jauh. Setelah itu, akan diumumkan bahwa nota kesepahaman ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak,” kata Araghchi dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah dilansir AFP, Sabtu (13/6/2026).
Dunia Internasional: Draf Perjanjian Damai Iran dan AS Segera Ditandatangani dari Jarak Jauh
Araghchi juga menambahkan mengenai waktu realisasi kesepakatan tersebut. “Ini bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang. Saya sangat berharap.”
Sebelum pernyataan ini keluar, Araghchi sempat menjelaskan bahwa kerangka kerja yang dinamakan ‘Nota Kesepahaman Islamabad’ atau ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ memiliki tujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata dengan Amerika Serikat yang pecah pada 28 Februari. Ia menilai posisi saat ini belum pernah sedekat ini menuju perdamaian.
Pada hari Kamis (11/6), Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memberikan pernyataan bahwa dirinya telah membatalkan rencana serangan terhadap Iran. Trump mengklaim kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan tersebut dapat segera ditandatangani dalam waktu dekat.
Melalui wawancara terbarunya, Araghchi menegaskan bakal mempublikasikan detail mengenai kerangka kerja itu setelah semuanya diselesaikan dan difinalisasi. Menurutnya, membahas rincian poin kesepakatan saat ini justru memicu risiko yang dapat membahayakan penandatanganan kesepakatan.
Meskipun belum memaparkan secara menyeluruh, ia mengungkapkan bahwa draf perjanjian tersebut mencakup poin pengakhiran blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan milik Iran yang sudah berlaku sejak 13 April. Selain itu, ada pula poin pengaturan mengenai pengelolaan Selat Hormuz yang memiliki nilai strategis.
Kondisi lalu lintas di Selat Hormuz yang menjadi jalur pelayaran global vital sendiri berada di bawah kendali penuh Iran sejak perang dengan Amerika Serikat dan Israel meletus pada 28 Februari. Pihak Iran selama ini hanya memperbolehkan sedikit kapal untuk melintasi selat tersebut, serta mewajibkan setiap kapal memperoleh izin dari angkatan bersenjatanya terlebih dahulu sebelum lewat.
Tuntutan mengenai penghapusan blokade laut menjadi hal krusial bagi Teheran. “Blokade angkatan laut harus dicabut sepenuhnya. Itulah poin pertama yang disebutkan dalam perjanjian,” kata Araghchi.
Kebijakan Iran mengenai jalur laut strategis tersebut juga dipastikan mengalami perubahan ke depan. “Iran telah mengambil keputusan tegas bahwa pengelolaan Selat Hormuz tidak akan sama seperti sebelumnya,” katanya, menambahkan bahwa diskusi sedang berlangsung dengan Oman mengenai masalah ini.
Araghchi menekankan bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu instrumen pencegahan utama bagi pertahanan Iran. Dirinya juga menegaskan bahwa poin terperinci mengenai program nuklir Iran, termasuk perihal persediaan uranium yang sangat diperkaya yang selama ini menjadi isu kontroversial bagi Washington, bakal dibahas dalam kurun waktu 60 hari pascapenandatanganan kerangka kerja.
Mengenai penanganan material nuklir, pihak Iran memiliki sikap tersendiri. “Posisi kami selalu bahwa satu-satunya cara untuk menangani persediaan material yang diperkaya adalah dengan mengencerkannya di dalam Iran,” kata Araghchi.
Menjelang akhir wawancara, Menlu Iran ini memberikan peringatan keras kepada semua pihak mengenai munculnya upaya-upaya penggagalan kesepakatan potensial ini, terutama yang datang dari pihak Israel.
“Saya harus jujur mengatakan bahwa perjanjian ini memiliki musuh, yang terpenting adalah rezim Zionis, yang mencari dalih untuk menggagalkannya,” katanya.(*/dtk)
