seputar – Jakarta | Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebutkan jajaran kabinet yang akan diangkat jagoannya menang nanti kemungkinan besar tak terdapat nama Sri Mulyani. Artinya, posisi menteri keuangan akan jatuh kepada sosok lainnya.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan hal ini lantaran Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda.
Sorot Politik: Kabinet Prabowo-Gibran Kemungkinan Tanpa Sri Mulyani
“Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan,” ujarnya saat berbincang dengan media, Senin (19/2).
Kendati, ia mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang siapkan, terutama di bidang ekonomi. Sebab, sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik.
Menurutnya, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antar para parpol. Kemungkinan akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa non parpol,” jelasnya.
Namun, Drajad kembali menekankan hasil akhirnya akan dipastikan usai ada hasil resmi dari KPU. Apalagi, Prabowo menginginkan ‘gerbong’ nya nanti adalah yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.
“Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak mau ikut membicarakan sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan ingin mengerjakan tugasnya sebagai menteri keuangan. Dia menyerahkan hal itu kepada Presiden Jokowi.
“Nanti itu Bapak Presidenlah ya. Aku enggaklah, aku ngurusin APBN aja,” kata Ani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/3).
Meski begitu, Ani mengakui sinkronisas pemerintahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Menurutnya, harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan presiden berikutnya.
Dalam pertemuan dengan Jokowi hari ini, Sri Mulyani mengaku mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru.
“Juga mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Akan tetapi, Sri Mulyani enggan membeberkan detail arahan Jokowi tentang transisi pemerintahan.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di quick count beberapa lembaga. Akan tetapi, hasil perhitungan resmi baru diterbitkan KPU pada 15-20 Maret 2024. (CNN)
