Medan, SeputarSumut – Komisi IV DPRD Medan merekomendasikan penyegelan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Sari Sejo, Kecamatan Medan Polonia. Mulusnya pendirian bangunan kendati tanpa izin dinilai contoh buruk dan lemahnya kinerja OPD Pemko Medan sebagai pengawasan.
“Kita minta Satpol PP supaya tegas membongkar bangunan tanpa PBG. Untuk saat ini Dinas Perkimcikataru Kota Medan supaya menyegel bangunan,” tandas Anggota Komisi IV DPRD Medan El Barino Shah saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (6/10/2025).
Sorot Politik: Komisi IV DPRD Medan Rekomendasikan Segel Bangunan di Sari Rejo dan Silalas
Rapat pengambilan keputusan untuk merekomendasikan agar bangunan disegel dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi Jusuf Ginting, El Barino Shah, Rommy Van Boy, Datuk Iskandar Muda, Edwin Sugesti Nasution dan Laulatul Badri.
Dikatakan El Barino Shah, keberadaan bangunan di Jalan Adi Sucipto tanpa PBG dan persis di pinggir jalan sangat mencoreng dan contoh buruk Pemko Medan.
“Ini pelajaran bagi kita semua dan harus kita sikapi dengan serius agar tidak terulang kembal. Kita tidak menghambat investasi datang ke Medan, tetapi pengusaha harus taat aturan. Kalau melanggar aturan harus kita kasih pelajaran bukan hanya ketok cantik, guna efek jera,” ucap El Barino.
Bukan hanya bangunan disitu saja, masih dalam RDP yang sama, Komisi IV DPRD Medan juga merekomendasikan penyegelan bangunan tanpa izin di depan Cafe The Promised Jl Sei Deli No 80, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat.
Menurur El Barino, warga sekitar bangunan mengaku resah, pasalnya parit ditutup pengembangn utuk dijadikan lahan parkir. “Untuk ini Pemko Medan melalui OPD terkait harus tegas mrlakukan pengawasan dan merespon aduan masyarakat,” ungkapnya.
Ditambahkan El Barino Shah yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu, Dinas terkait supaya melakukan tindakan tegas. “Kita bukan menghambat investor. Tetapi harus ada kontribusi. Kalau izin saja tidak mau mengurus bagaimana pula dengan pajak nantinya,” imbunya.
Hadir juga mengikuti RDP, perwakilan OPD Pemko Medan, Dinas Perkimcikataru Affandi, Satpol PP Irvan Lubis, Dinas Perizinan, pihak Kelurahandan Kecamatan.(BEN)
