seputar-Jakarta | Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan yang tidak masuk akal menurut Direktur Eksekutif Imparsial Gubron Mabruri.
Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat.
Sorot Politik: Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, Wacana Hak Angket DPR Menguat
“Bagi Koalisi Masyarakat Sipil, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal,” tegas Gufron, Minggu (3/3/2024).
Hingga Sabtu (2/3), total suara PSI sudah mencapai 3,13%, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.
Padahal, kata Gufron, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68%.
“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU di beberapa kabupaten/kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Pada saat yang sama, Sirekap KPU RI dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.
Gufron sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.
“Hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” tuturnya.
Oleh karena itu, Gufron menuturkan, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI untuk menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan Hak Angket.
Selain itu, Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan konsolidasi serta terus memassifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Republik,” tandasnya.
Wacana Hak Angket Menguat
Kenaikan perolehan suara PSI yang signifikan di situs pemantauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 menguat. Partai-partai koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar semakin intens komunikasi untuk menggulirkan hak angket DPR setelah
masa sidang dibuka pada Selasa (5/3) nanti.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menegaskan, PPP dan PDI Perjuangan yang berada dalam satu koalisi sejak awal sudah solid untuk mendukung hak angket DPR. Kejanggalan naiknya suara PSI, kata dia, semakin meyakinkan partai politik (parpol) untuk segera menggulirkan hak angket.
“Sampai hari ini partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud solid,” kata Chico.
Menurut dia, dari hitung-hitungan angka, koalisi Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di parlemen sudah cukup mengajukan hak angket. Kedua partai itu memiliki 147 kursi di DPR. Parpol pendukung Ganjar-Mahfud tentunya membutuhkan dukungan partai pendukung Anies-Muhaimin yang didukung NasDem, PKS, dan PKB.
Ketiga partai itu memiliki 167 kursi DPR. Jika bergabung, total kekuatan Ganjar dan Anies di DPR ialah 314 kursi.
Chico mengatakan parpol di koalisi Ganjar-Mahfud memahami kondisi itu. Untuk itu, dari sejak awal diwacanakan, parpol Ganjar-Mahfud sudah mulai membuka komunikasi ke parpol koalisi Anies-Muhaimin.
Intensitas komunikasi, kata dia, semakin sering mendekati masa sidang DPR dibuka. “Dengan partai lain masih terus dijalin komunikasi. Kita lihat perkembangannya nanti ya,” jelasnya.
Sementara itu PPP pun akhirnya menyatakan sikap untuk mendukung usul hak angket DPR yang pertama kali diinisiasi oleh calon presiden Ganjar Pranowo. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy. Romy menyoroti soal adanya ledakan yang tidak wajar dari suara PSI.
Berdasarkan bukti yang diklaim Romy, terdapat 19 ribu suara untuk PSI dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS.
Berdasarkan bukti yang diklaim Romy, terdapat 19 ribu suara untuk PSI dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS.
“Kenaikan suara PSI bukan hanya tidak wajar. Melainkan juga tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Karena berdasasarkan perhitungan, berarti ada beberapa TPS yang suara PSI mencapai 50%,” yakin Romy melalui unggahan di Instagram pribadinya, seperti dikutip Minggu (3/3/2024).
Romy pun mengancam, jika penyelenggara Pemilu tidak mengoreksi lonjakan suara PSI yang dinilai tak wajar, maka partainya akan membawa hal tersebut ke dalam hak angket DPR agar dapat diungkap dengan terang.
“Kalau ini tidak dikoreksi, PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” tegas dia.
“Saya mohon atensi KPU dan Bawaslu secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!,” imbuh Romy.
Beradasarkan pemantauannya, Romy mengklaim sudah mencuplik pola kenaikan suara PSI yang beredar di media sosial. Dengan suara per TPS hanya 300 suara dan partisipasi pemilih rata-rata 75%, maka suara sah setiap TPS ini hanya 225 suara.
“Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS itu. TIDAK MASUK AKAL!,” ucap Romahurmuziy memungkasi.
PSI Angkat Suara
Sementara itu PSI meminta semua pihak agar tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara KPU yang hingga kini masih berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam menanggapi penambahan suara PSI, yang berdasar rekapitulasi suara real count KPU per partainya sudah melejit ke angkat 3% dengan jumlah suara terhitung 65,73 persen.
“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangan pers, Sabtu (2/3/2024).
Grace menambahkan, saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi. Dia pun meyakini, PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat di basis suara tersebut
Grace mengingatkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain. Maka dari itu dia meminta semua pihak bersikap adil, proporsional, dan tidak tendensius hanya terhadap PSI.
“Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik,” Grace menandasi. (medcom/liputan6/ss)
