Jakarta, SeputarSumut- Gelombang kemarahan publik yang memuncak dalam aksi unjuk rasa terkait isu kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan, telah mendapat respons dari sejumlah partai di parlemen. Tercatat, setidaknya tujuh fraksi menyatakan setuju untuk mengevaluasi tunjangan tersebut.
Berdasarkan laporan CNNIndonesia.com pada Minggu (31/8), fraksi-fraksi yang sepakat untuk evaluasi adalah PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PKB, dan PKS. Sikap ini mencerminkan respons politik terhadap tekanan publik yang masif.
Sorot Politik: Mayoritas Partai di Parlemen Sepakat Evaluasi Tunjangan Anggota DPR
Pernyataan Sikap dari Tiap Fraksi
1. PDI Perjuangan
Melalui Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, PDI Perjuangan meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dianggap berlebihan dihentikan. “Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” ujarnya pada Sabtu (30/8).
2. Gerindra
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyatakan fraksinya siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan yang dinilai mencederai kepercayaan rakyat. “Kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam pernyataan resmi.
3. NasDem dan Golkar
Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mendukung evaluasi total tunjangan. Sikap serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, yang memastikan fraksinya siap dievaluasi jika fasilitas yang diterima dianggap berlebihan.
4. PKB dan PKS
Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, setuju tunjangan dievaluasi, dengan catatan tetap meningkatkan kinerja anggota. Sementara itu, Muhammad Kholid, Sekretaris Jenderal PKS, mendukung peniadaan tunjangan rumah dinas untuk menghemat anggaran negara dan menjunjung prinsip efisiensi fiskal.
5. PAN
Fraksi PAN juga mendukung penuh peninjauan ulang terhadap seluruh tunjangan, terutama tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan, yang menjadi salah satu pemicu utama kemarahan masyarakat.
Sikap kolektif dari fraksi-fraksi ini menunjukkan adanya kesadaran politik untuk merespons tuntutan publik dan memperbaiki citra DPR di mata masyarakat.(*/cnni)
