seputar-Jakarta | Oesman Sapta Odang (OSO) kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Hanura periode 2024-2029 dalam Munas IV Partai di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (19/8).
OSO dipilih berdasarkan kesepakatan dari seluruh pihak yang hadir dalam munas yang terdiri dari anggota DPC, DPD seluruh Indonesia dan DPP.
Sorot Politik: OSO Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Hanura hingga 2029
“Saya juga enggak ngerti (kenapa terpilih lagi). Pokoknya apa permintaan yang mereka lakukan bukan sekedar, iya itulah demokrasi,” kata OSO.
OSO beserta jajarannya akan membahas beberapa agenda dan program kerja krusial di Partai Hanura. Di antaranya memenangkan Pilkada 2024 hingga keputusan untuk bergabung atau tidak ke dalam koalisi pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Habis ini setelah ditutup, kita bicarakan khusus soal Pilkada apakah kita jadi bupati, atau wakil atau walikota atau wakil atau gubernur atau wakil. Juga untuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Partai Hanura telah memberikan dukungan kepada 11 pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada serentak di 2024.
“Kita telah memberikan dukungan kepada 11 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, kita telah memberikan dukungan kepada 245 pasangan bupati dan wakil bupati, serta pasangan wali kota dan wakil wali kota” kata OSO.
Munas Partai Hanura ini juga akan menentukan dukungan di Pilkada DKI Jakarta dan juga di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.
“Ini bukan soal ada kursi atau tidak ada kursi sebuah partai tidak ada kursi pun dia punya masa,” ujarnya.
Singgung reshuffle Jokowi
Lebih lanjut, OSO ikut merespons reshuffle kabinet Jokowi hari ini. Menurut dia, para menteri di Kabinet Indonesia Maju seharusnya sudah lama diganti. Pasalnya menurut dia, reshuffle kabinet di ujung akhir jabatan tak akan berdampak banyak.
“Kalau saya lihat itu sebetulnya harus yang sudah lama diganti, sudah lama harus ditentukan dan saya pikir sah-sah saja. Tapi cuman kan waktunya tinggal sedikit, apa yang bisa dibikin dengan sedikit (waktu) itu, iya kita serahkan, kita lihat, karena ini realitanya begitu,” kata OSO.
Ia menerangkan, seharusnya Jokowi bisa melakukan reshuffle sejak ditunjuknya pemenang Pilpres 2024.
“Iya, sebetulnya setelah pemilihan itu kalau mau ganti setelah ditunjuknya pemenang itu, mestinya kalau mau diganti pada saat itu. Tapi kalau sekarang mau diganti itu haknya juga.
Sebelumnya, hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Hanura II tahun 2024 meminta Oesman Sapta Odang (OSO) kembali menjabat sebagai ketua umum periode 2024-2029.
Pernyataan politik itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hanura Benny Rhamdani pada hari kedua Rapimnas di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (8/6).
“DPD Partai Hanura se-Indonesia meminta kesediaan Bapak Ketua Umum Dr. H. Oesman Sapta untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Hanura masa bakti 2024-2029,” kata Benny di lokasi.
Benny mengatakan perlu ada kesinambungan kerja yang kuat ke depan hingga Pemilu 2029. Oleh karena itu perlu kesinambungan dalam kepemimpinan partai.
Dalam Rapimnas itu, Hanura juga meminta pemerintah kembali membuka pemekaran daerah demi pemerataan kesejahteraan.
Mereka ingin moratorium yang dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir dicabut.
Kemudian, Hanura juga meminta pemerintah terlibat aktif dalam menciptakan ketertiban dunia. Misalnya dalam konflik yang terjadi di Palestina, Myanmar hingga Ukraina.
Hanura pun meminta pemerintah mengembalikan nilai, moral serta cita-cita koperasi melalui tindakan konkret.
Tak ketinggalan, Hanura berharap ada peninjauan kembali terhadap sistem pemilu di Indonesia melalui perbaikan undang-undang.
Kemudian, mengenai tabungan perumahan rakyat (Tapera) Hanura meminta agar dibatalkan pelaksanaannya.
“Terakhir, soal tingkat korupsi akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pejabat negara cenderung bermental bobrok. Jumlah yang korup dari puluhan, ratusan milyar dan triliunan rupiah. UU no.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diterapkan secara maksimal, Partai Hanura mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Tentang Perampasan Aset sehingga para koruptor patut dimiskinkan,” kata Benny. (cnnindonesia)
