Jakarta, SeputarSumut – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan terjadinya kelaparan di Gaza pada Jumat (22/8). Kondisi ini disebut PBB terjadi akibat “hambatan sistematis terhadap bantuan” yang dilakukan oleh Israel.
Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Kota Gaza. Namun, Israel menolak laporan PBB tersebut. Mereka menilai temuan itu “berdasarkan kebohongan Hamas melalui organisasi dengan kepentingan tertentu.”
Dunia Internasional: PBB Nyatakan Kelaparan di Gaza, Israel Menolak Laporan Tersebut
Di sisi lain, Hamas menyerukan kepada PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk “menghentikan perang dan mencabut blokade,” serta menuntut akses tanpa batas terhadap makanan, obat-obatan, air, dan bahan bakar.
Proyeksi Kelaparan Meluas
Laporan dari lembaga Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC) yang berbasis di Roma menyebut bahwa kelaparan telah menimpa 500 ribu orang di Gaza.
IPC juga memproyeksikan bahwa krisis kelaparan akan meluas hingga ke Deir el-Balah dan Khan Yunis pada akhir September, yang berarti mencakup sekitar dua pertiga wilayah Gaza. Saat ini, hampir satu juta orang tinggal di Gaza, dengan mayoritas penduduk telah mengungsi.
Badan pertahanan Israel yang menangani urusan sipil Palestina, COGAT, kembali menolak laporan tersebut. Mereka menyebut edisi sebelumnya “telah terbukti tidak akurat.”
PBB: Kelaparan Adalah Kejahatan Perang
Badan-badan PBB dan kelompok bantuan telah berbulan-bulan memperingatkan ancaman kelaparan di Gaza. Kepala bantuan PBB, Tom Fletcher, menegaskan bahwa kelaparan ini seharusnya bisa dicegah. Ia menilai makanan tidak bisa masuk ke wilayah Palestina “karena hambatan sistematis oleh Israel.”
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menyatakan bahwa penggunaan kelaparan sebagai metode perang adalah “kejahatan perang” yang juga bisa dikategorikan sebagai “pembunuhan dengan sengaja.”
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan gencatan senjata. “Kita tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut tanpa adanya pertanggungjawaban,” katanya.(*/cnni)
