Jakarta, SeputarSumut – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, memperhatikan tindakan pemblokiran rekening yang tidak aktif oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ia mendorong agar kebijakan tersebut ditelaah kembali, karena dianggap merugikan masyarakat secara umum.
“Ke depannya, arahan kebijakan Presiden harus dieksekusi dengan kajian-kajian kemasyarakatan yang teliti. Intinya, jangan sampai merugikan masyarakat, sekarang berhentikan dulu dan evaluasi kembali untuk langkah ke depannya,” kata legislator dari fraksi Nasdem kepada wartawan, pada Sabtu (2/8/2025).
Sorot Politik: Pemblokiran Rekening Dormant Rugikan Masyarakat, Legislator Minta Kebijakan Ini Ditelaah
“Saya yakin visi dan kebijakan Presiden itu pasti pro rakyat dan demi kebaikan bangsa. Namun terkadang arahan kebijakan yang diberikan disalahartikan eksekusinya oleh bawahannya,” ucapnya.
Sahroni menambahkan bahwa pihaknya menghargai upaya PPATK yang berencana mencegah aktivitas judi online melalui pemblokiran akun yang tidak aktif.
Namun, ia berpendapat bahwa pemblokiran rekening masyarakat perlu dilakukan secara hati-hati setelah melalui proses verifikasi dan revisi terlebih dahulu.
“Jadi, arahnya A, namun eksekusinya Z. Saya ragu eksekusi kebijakan ini sesuai dengan harapan Presiden. Tentunya ini menyulitkan rakyat, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah,” katanya.
Sahroni menegaskan bahwa PPATK harus mampu memahami visi Presiden dan bertindak tanpa merugikan masyarakat. Menurutnya, PPATK harus segera bertindak cepat dalam menangani permasalahan masyarakat yang rekeningnya terkendala.(rri)
