Jakarta, SeputarSumut – Pemerintah Amerika Serikat kembali memasuki fase shutdown resmi setelah Senat gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran belanja tahunan. Kebuntuan tersebut terjadi pada Selasa (30/9) malam, menandai berakhirnya tahun fiskal 2025 tanpa persetujuan pendanaan.
Secara prosedural, persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan membutuhkan setidaknya 60 suara di Senat. Namun, pemungutan suara berakhir dengan skor 55-45, jauh di bawah ambang batas yang diperlukan untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut.
Dunia Internasional: Pemerintah AS Resmi Shutdown Setelah Kongres Gagal Sepakati Anggaran
Pemicu utama kebuntuan anggaran adalah desakan dari Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Mereka menolak RUU pendanaan karena subsidi ACA akan kedaluwarsa dalam rancangan yang dibahas.
Di sisi lain, Partai Republik menolak permintaan tersebut, bersikeras menginginkan RUU anggaran yang “bersih” tanpa persyaratan atau tambahan kebijakan baru, termasuk perpanjangan subsidi ACA.
Situasi politik menjelang pemungutan suara semakin memanas setelah Presiden Donald Trump melontarkan ancaman. Trump menyatakan akan membatalkan program-program yang didukung Partai Demokrat dan memecat pegawai federal apabila pemerintah benar-benar mengalami shutdown.
Ancaman tersebut diperkuat dengan kutipan keras dari Trump kepada wartawan, seperti dilansir Reuters: “Kami akan memecat banyak orang.”
Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut menambah kekhawatiran terkait sumber daya manusia di AS. Lebih dari 150.000 pegawai federal telah kehilangan pekerjaan setelah menerima pesangon pekan ini, ditambah puluhan ribu lainnya yang telah dipecat sepanjang tahun fiskal berjalan.
Konsekuensi dan Dampak Shutdown
Shutdown pemerintah adalah kondisi di mana sebagian besar lembaga pemerintahan federal di AS terpaksa menghentikan operasionalnya. Hal ini terjadi karena Kongres gagal mencapai mufakat dan menyetujui anggaran belanja sebelum tahun fiskal 2025 berakhir pada 30 September tengah malam.
Dampak langsung dari shutdown ini mencakup penutupan sejumlah layanan publik, termasuk museum dan taman nasional yang banyak dikunjungi masyarakat. Selain itu, pegawai federal yang dianggap non-esensial akan dirumahkan (furlough) tanpa menerima gaji.
Meskipun demikian, pegawai yang dikategorikan sebagai esensial, seperti aparat penegak hukum (polisi), militer, dan staf rumah sakit, diwajibkan untuk tetap bekerja. Namun, kompensasi gaji mereka terancam ditunda hingga pemerintah dibuka kembali.(*/cnni)
