seputar – Jakarta | Wacana pemilihan presiden lewat MPR kembali mencuat. Namun wacana tersebut mendapat penolakan dari sana-sani. Kenapa?
Dirangkum Minggu (9/8/2024), wacana presiden dipilih kembali oleh MPR muncul saat Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, bertemu pimpinan MPR. Amien awalnya mengatakan kunjungan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.
Sorot Politik: Ramai-ramai Menolak Wacana Presiden Dipilih MPR
“Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman,” kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.
“Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” ujarnya.
Amien mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira konsep pemilu langsung akan jauh dari praktek politik uang.
“Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin,” ucap dia.
PKS Nilai Presiden Dipilih MPR Tak Selesaikan Masalah Politik Uang
PKS menolak wacana presiden dipilih kembali oleh MPR. PKS menilai wacana itu tidak serta merta menjadi jawaban perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
“Kalau masalah amendemen kawan-kawan di MPR melihat ada masalah dengan politik kita yang mengemuka politik uang, tapi kami di PKS melihat ada empat masalah kita,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Jumat (7/6).
Mardani menjelaskan empat persoalan dalam tata kelola pesta demokrasi di Indonesia. Persoalan pertama berkaitan dengan tingginya biaya politik di Indonesia.
Menurut Mardani, masalah itu akan menimbulkan persoalan lainnya berupa oligarchy politics. Para oligarki ini kelak akan menjadi bandar yang bisa mengatur kepentingan partai politik.
“Pertama, high cost politic ini melahirkan oligarki politik biasanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politic, politik saling ngunci karena bandar-bandar itu biasanya sudah titip pesan dan ada target-targetnya. Pada ujungnya menjadi involuted politic, politik yang muter di dalam. Kalau buat elite cepat kalau buat rakyat lambat dan ini harus dilawan,” papar Mardani.
Mardani menyebut melawan persoalan dalam politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang instan. Dia juga menilai wacana mengubah pemilihan presiden lewat MPR tidak akan bisa menghilangkan praktik politik uang.
“Pandangan saya melawannya tidak bisa dengan pendekatan yang parsial harus integral. Tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana sirkulasi kepemimpinan di partai politik, proporsional tertutup salah satunya sehingga orang lebih memilih partai daripada figure sehingga yang dibangun itu institusi bukan pribadi,” katanya.
Mardani juga menawarkan sistem whistleblower dalam membenahi masalah politik uang. Dia mencontohkan sosok whistleblower di KPK bisa mendapatkan imbalan berupa bagian dari uang negara yang berhasil diselamatkan dari kasus korupsi yang diungkap.
“Di KPK itu seorang whistleblower bisa maksimal mendapatkan 2,5% dari dana negara yang bisa diselamatkan. Sedangkan di UU Pemilu kita terbalik mereka yang melaporkan money politics bisa diancam money politics juga karena menerima amplop,” ucap Mardani.
Lebih lanjut Mardani memberikan analogi perbaikan rumah terkait pembenahan sistem politik di Indonesia. “Jadi tidak bisa kalau rumahnya bocor kita geser sofanya tapi gentengnya tidak kita perbaiki jadi harus betul-betul dengan saksama kita perhatikan,” katanya.
ICW Tak Setuju
Wacana presiden dipilih lagi oleh MPR karena alasan masifnya politik uang dalam pemilihan langsung ramai dibahas. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai wacana itu tidak menjawab persoalan politik uang dalam pemilu.
“Kami melihat isu terkait politik uang itu bukan persoalan yang akan teratasi hanya dengan mengotak-atik metode pemilihan langsung/tidak langsung saja,” kata peneliti ICW Yassar Aulia, Jumat (7/6).
ICW menilai praktik politik uang dalam pesta demokrasi di Indonesia merupakan imbas dari pengaturan tata kelola pemilu dan partai politik. Metode kampanye yang jamak ditemui di Indonesia juga menciptakan persaingan logistik dan sumber daya hingga menimbulkan adanya politik uang.
Selain itu, faktor pengawasan yang belum maksimal dari Bawaslu dan KPU juga menjadi indikator masih banyaknya politik uang dalam sistem pemilu langsung di Indonesia. ICW juga menyoroti kurang optimalnya kerja lembaga pemberantasan korupsi dalam persoalan tersebut.
“Ditambah lagi dengan ketidaksiapan kapasitas dari lembaga pengawal pemilu seperti Bawaslu dan KPU, ataupun tumpulnya taji institusi pemberantasan korupsi di Indonesia, wajar saja jika politik uang merupakan hal yang lumrah ditemui,” ujar Yassar.
Meski begitu, ICW menolak wacana presiden dipilih kembali oleh MPR sebagai cara untuk menghilangkan politik uang. ICW mengatakan pemerintah harus mengesahkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika ingin serius membenahi politik uang dalam pemilu.
Pukat UGM Kritik
Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM angkat bicara terkai wacana presiden dipilih kembali oleh MPR. Pukat UGM menilai wacana itu menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia jika terealisasi.
“Wacana ini mundur ke belakang kalau demokrasi langsung yang merupakan buah dari reformasi akan diwacanakan dikembalikan menjadi wacana tidak langsung melalui pemilihan presiden dipilih MPR. Ini adalah suatu kemunduran,” kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, Jumat (7/6).
Wacana presiden dipilih lagi oleh MPR menyeruak usai Amien Rais mengunjungi pimpinan MPR pada Rabu (5/6). Amien mengaku tidak keberatan jika presiden dipilih kembali oleh MPR.
Dalam salah satu poinnya, Amien menjelaskan pemilihan langsung menciptakan politik uang yang masif. Pukat UGM menilai argumen Amien Rais itu tidak tepat.
“Menurut saya politik uang melalui MPR akan gila-gilaan. Politik uangnya akan sangat transaksional karena jumlah anggota MPR tidak terlalu banyak jumlahnya sehingga justru lebih mudah untuk disuap,” kata Zaenur.
Zaenur mengatakan dalam banyak studi diketahui politik uang dalam kontestasi pemilihan presiden tidak masif. Praktik itu acap kali ditemukan dalam pilkada hingga pileg.
“Justru kalau nanti dikembalikan ke pemilihan oleh MPR RI itu justru risiko korupsinya jadi semakin tinggi. Kalau pemilihan presiden secara langsung itu lebih menjamin demokrasi karena suara rakyat bisa disalurkan tanpa perantara,” ujar Zaenur.
Menurut Zaenur, perbaikan dalam mengatasi politik uang dalam pemilu tidak semestinya dilakukan dengan mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR. Dia menilai hal itu justru hanya menjadi kemunduran dalam berdemokrasi. (detik)
