Jakarta, SeputarSumut — Anggota Komisi X DPR RI, dr. Sofyan Tan, melontarkan kritik keras terhadap beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam rapat kerja di Gedung DPR RI. Kritikan tersebut mencakup dugaan diskriminasi terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS), penurunan anggaran KIP Kuliah, serta kinerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Inspektorat Jenderal.
Kritik Pertama: Perlakuan Diskriminatif terhadap PTS
Sorot Politik: Rapat Kerja DPR: Mendiktisaintek Tanggapi Kritik Anggota DPR Soal Diskriminasi Perguruan Tinggi Swasta
Sofyan Tan menyoroti kesenjangan anggaran antara PTN dan PTS, meskipun PTS menampung 4,5 juta mahasiswa di 2.290 kampus. Ia membandingkannya dengan alokasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp5,8 triliun, ditambah dana revitalisasi dan sarana prasarana yang besar, sementara PTS hanya menerima Rp300 miliar.
”UUD 1945 menjamin tidak ada perbedaan antara kampus negeri dan swasta. Karena itu, jika ada BOPTN, seharusnya ada juga BOPTS,” tegas Sofyan Tan.
Menanggapi hal ini, Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto membantah adanya diskriminasi. Ia mengaku akan membahas usulan BOPTS dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, seraya berharap hal itu dapat direalisasikan, sama seperti dana BOS di tingkat sekolah.
Kritik Kedua: Penurunan Anggaran KIP Kuliah Non-Eksakta
Sofyan Tan juga mengkritik kebijakan penurunan anggaran KIP Kuliah untuk program studi non-eksakta berakreditasi baik sekali, dari Rp4 juta menjadi Rp3,2 juta. Menurutnya, hal ini bisa memicu kecemburuan. “Ini bisa menimbulkan kecemburuan dan kemarahan. Perlu dipertimbangkan lagi untuk dikembalikan,” katanya.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto berterima kasih atas masukan tersebut dan berjanji akan mengevaluasi kebijakan itu. “Kami berharap tidak ada penurunan dari yang kemarin,” ungkapnya.
Kritik Ketiga: Kinerja BAN-PT dan Inspektorat
Terakhir, Sofyan Tan menyoroti kinerja BAN-PT yang ia anggap belum sepenuhnya profesional. Menurutnya, akreditasi masih bergantung pada fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus. Ia juga mengkritik Inspektorat Jenderal yang kerap memeriksa pembukuan kampus swasta padahal PTS tidak pernah menerima anggaran dari negara.
Brian Yuliarto mengakui adanya pola pikir keliru pada sebagian tim akreditasi yang terkesan sebagai “hakim”. Ia mengatakan, “Sosialisasi sudah dilakukan terkait pola pikir yang keliru tersebut, namun sepertinya masih harus lebih intensif lagi.” Ia juga membandingkan pengalaman akreditasi di Indonesia dengan di Amerika, di mana lembaga akreditasi di sana justru berfokus untuk membantu.(REL/Siong)
