Jakarta, SeputarSumut – Jihad Islam, salah satu sekutu utama kelompok perlawanan Palestina Hamas, memberikan tanggapan menanggapi 20 poin rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diusulkan untuk gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.
Penting untuk diketahui, poin-poin tersebut sebelumnya telah disepakati dan diumumkan oleh Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tanpa melibatkan Hamas, yang hingga kini belum memberikan respons resmi mengenai 20 poin proposal itu.
Dunia Internasional: “Resep Ledakan Kawasan”: Jihad Islam Respons Proposal Gencatan Senjata 20 Poin Trump untuk Gaza
Secara spesifik, proposal Trump berfokus pada peran Hamas di masa depan Gaza. Di antara poin-poin yang disetujui Israel adalah: Hamas wajib membebaskan seluruh sandera sekaligus dalam waktu 72 jam, bukan secara bertahap. Selain itu, Hamas harus melucuti senjata mereka dan tidak boleh lagi menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza. Orang-orang Palestina yang disandera Israel juga akan dilepaskan sebagai bagian dari kesepakatan ini.
Lalu, siapa yang akan mengambil alih administrasi? Administrasi di Gaza kemudian akan digantikan oleh pemerintahan sementara yang terdiri dari komite teknokratis dan apolitis Palestina. Pemerintahan ini akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik bagi rakyat Gaza.
Rencana pengawasan dan tata kelola diatur dengan melibatkan pakar internasional. Komite ini disebut terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi serta pakar internasional, dan akan diawasi oleh “badan transisi internasional baru.” Badan ini, yang dinamakan ‘Dewan Perdamaian,’ akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump dengan anggota salah satunya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Adapun tujuan badan ini adalah menerapkan kerangka kerja dan mengelola pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza, hingga Otoritas Palestina (PA) selesai direformasi. Seluruh kekuasaan badan ini kemudian akan diserahkan kepada PA. Proposal Trump juga menyatakan bahwa badan ini “akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan pemerintahan modern dan efisien guna melayani rakyat Gaza, serta kondusif untuk menarik investasi.”
Menanggapi usulan tersebut, Pemimpin Jihad Islam Ziad Al Nakhala menilai bahwa kesepakatan yang dilakukan Trump dan Netanyahu atas Gaza merupakan “resep untuk meledakkan kawasan.”
Patut dicatat, Jihad Islam dan Hamas merupakan sekutu yang mendapat dukungan penuh dari Iran, dikutip dari Reuters. Selain Hamas, Jihad Islam juga masih menahan sejumlah sandera warga Israel.(*/cnni)
