seputar – Jakarta | Personel gabungan berjumlah 3.929 dikerahkan di depan Gedung MPR/DPR untuk mengamankan demonstrasi yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel itu gabungan terdiri dari dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan TNI dan instansi terkait dari Pemda DKI.
Sorot Politik: Ribuan Massa Demo DPR Tuntut Hak Angket Pemilu Digelar
Ribuan personel gabungan itu, kata Susatyo, akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR guna mencegah massa tidak masuk ke kawasan DPR/MPR.
Selain itu, personel yang dikerahkan untuk melakukan rekayasa lalu lintas maupun pengalihan arus di sekitar Gedung DPR, namun masih bersifat situasional, tergantung kondisi terkini di lapangan.
“Bila jumlah massanya nanti banyak di depan DPR/MPR RI dan ada eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, dan ada penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI juga akan kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi,” katanya, Selasa (5/3/24).
Demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum, Susatyo tak lupa mengimbau kepada para pimpinan aksi yang menyampaikan orasi agar tetap santun dan tidak memprovokasi massa.
Massa juga diingatkan supaya tidak merusak fasilitas umum dan tidak kalah penting adalah harus menghormati serta menghargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan gedung DPR.
Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi merupakan kelompok masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa hari ini dengan tajuk ‘Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia’ untuk menolak pemilu curang.
Salah satu koordinator aksi, Meri mengungkapkan, aksi ini rencananya digelar sekitar pukul 10.00 WIB, dengan jumlah massa sekitar 1.000 orang. Masyarakat yang demo ini merupakan mahasiswa, buruh hingga aktivis dan akademisi.
Meri menyebut ada 15 tuntutan yang akan disampaikan kepada DPR. Antara lain, menolak hasil pemilu 2024 yang curang, meminta pemerintah untuk menurunkan harga sembako hingga mendesak supaya DPR menggelar hak angket terhadap kecurangan pemilu tersebut. (metro)
