seputar-Jakarta | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan ratusan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang masih tercatat sebagai bagian dari anggota partai politik (parpol).
Anggota Bawaslu Lolly Suhenti menyatakan temuan itu tersebar di 23 provinsi.
Sorot Politik: Temuan Bawaslu: 811 Pantarlih Terlibat Parpol, Sumut Masuk Terbanyak
“Masih terdapat Pantarlih yang tercatat sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir (tercatat di Sipol) yakni sebanyak 811 orang,” kata Lolly dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/7/2024).
Lolly menyebut wilayah dengan kejadian terbanyak (di atas 50 kejadian) terjadi di Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara.
Bawaslu juga menemukan Pantarlih tidak melakukan Coklit secara langsung yakni sebanyak 429 Pantarlih, tersebar di 24 provinsi. Wilayah terbanyak (di atas 40 kejadian) terdapat di Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat.
Selain itu, Bawaslu menemukan Pantarlih yang tidak dapat menunjukkan SK pada saat melakukan Coklit. Lolly mengatakan jumlahnya sebanyak 156 Pantarlih, tersebar di 8 provinsi.
“Yakni Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Maluku,” ucapnya.
Lolly mengatakan ada pula Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Jumlahnya, sebanyak 74 Pantarlih, terdapat di 19 provinsi.
“Wilayah terbanyak (di atas 5 kejadian) terdapat di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Pelantikan anggota Pantarlih untuk Pilkada 2024 telah dilaksanakan pada Senin, 24 Juni. Sementara untuk masa kerja Pantarlih Pilkada berlangsung mulai 24 Juni hingga 25 Juli 2024 atau selama satu bulan penuh.
Selama masa kerja tersebut, petugas Pantarlih akan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp1.000.000. Besaran tersebut berdasarkan Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2024 dan Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2022. (cnnindonesia)
