seputar-Medan | Faizal yang merupakan tersangka dalam kasus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Batu Bara lolos sebagai anggota DPRD Sumut.
Faizal merupakan adik mantan Bupati Batu Bara Zahir. Di Pileg 2024 ia maju jadi caleg dari PDIP nomor urut 3 dari Dapil 5 Sumut meliputi Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai.
Sorot Politik: Tersangka Kasus PPPK Batu Bara Lolos ke DPRD Sumut, Begini Tanggapan KPU
Berdasarkan D Hasil KPU, PDIP keluar sebagai pemenang untuk DPRD Sumut di dapil tersebut dengan perolehan 121.248 suara.
Setelah dihitung menggunakan metode Sainte-Lague, PDIP memeroleh dua kursi di DPRD Sumut dari dapil 5. Faizal sendiri merupakan caleg dengan perolehan suara tertinggi di PDIP dengan 27.302 suara.
Wakil Ketua PDIP Sumut Aswan Jaya membenarkan jika Faizal yang menjadi caleg PDIP tersebut merupakan adik mantan Bupati Batu Bara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Dalam kasus ini, kata Aswan, PDIP mengedepankan azas praduga tak bersalah.
“Iya (Faizal merupakan adik mantan Bupati Batu Bara yang jadi tersangka seleksi PPPK). Azas praduga tak bersalah,” kata Aswan Jaya.
Untuk diketahui, Faizal, ditahan usai jadi tersangka. Faizal diduga menerima uang Rp2 miliar terkait seleksi PPPK.
“Tersangka Faizal menerima uang sebesar Rp 2 miliar dalam seleksi penerimaan PPPK di Batu Bara tahun 2023,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, di Medan, Kamis (22/2).
Lantas apakah Faizal tetap dapat dilantik sebagai anggota DPRD Sumut?
Komisioner KPU Sumut Robby Effendy mengatakan selama belum ada status hukum tetap, maka tidak mengganggu penetapan calon terpilih.
“Selama belum mempunyai status hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka tidak terganggu terhadap penetapan sebagai calon terpilih,” kata Robby Effendy kepada detikSumut, Rabu (20/3/2024).
Robby menyebutkan jika penetapannya sebagai anggota DPRD Sumut dilakukan lebih dulu dari pada inkrah, maka Faizal tetap akan dilantik. Nantinya jika sudah inkracht, maka mekanisme pergantian anggota DPRD akan diserahkan ke partai politik.
“Kalau duluan penetapannya dari pada inkrachtnya berarti tetap ditetapkan sebagai anggota DPRD, setelah inkracht nantinya bisa diajukan PAW pemberhentian yang bersangkutan sebagai keanggotaan parpol oleh partainya, kemudian diganti ke urutan perolehan suara terbanyak selanjutnya, di partai
dan dapil tersebut,” tutupnya. (detiksumut/ss)
