Jakarta, SeputarSumut – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan perintah untuk menarik AS dari keanggotaan Badan PBB untuk Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan (UNESCO).
Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat di Gedung Putih kepada CNN. Salah satu alasan bagi keputusan AS meninggalkan UNESCO adalah karena badan tersebut mengakui negara Palestina sebagai anggota.
Dunia Internasional: Trump Perintahkan AS Tarik Diri dari Keanggotaan UNESCO
Kebijakan ini diambil sejalan dengan upaya Trump untuk mengeluarkan negaranya dari berbagai lembaga internasional, termasuk menghapus program-program yang berkaitan dengan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi.
“Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik AS dari UNESCO, yang mendukung gerakan-gerakan budaya dan sosial yang membangkitkan dan memecah belah, serta sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan masuk akal yang dipilih rakyat Amerika pada November,” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, dilansir dari CNN.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa keberlanjutan partisipasi AS di UNESCO bukanlah merupakan “kepentingan nasional” bagi negara tersebut.
Penarikan ini akan mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2026.
UNESCO adalah organisasi yang mendorong kerja sama di bidang pendidikan, sains, budaya, dan komunikasi untuk mendukung perdamaian di seluruh dunia. Fungsi UNESCO juga meliputi pelestarian berbagai situs dan tradisi sebagai warisan dunia.
AS adalah salah satu pendiri UNESCO pada tahun 1945, namun sempat keluar pada tahun 1984 akibat kekhawatiran terkait pengelolaan keuangan yang tidak baik dan keberpihakan yang tidak sesuai dengan kepentingan AS saat itu.
AS kembali bergabung pada tahun 2003 pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, yang mengatakan bahwa UNESCO telah melakukan reformasi yang signifikan.
Washington kembali menarik diri dari UNESCO di bawah pemerintahan Trump pada periode pertama, namun kemudian kembali bergabung saat Joe Biden menjabat.
Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS untuk periode kedua, dan meninjau keanggotaan AS di organisasi itu.
Ia juga meminta “pendalaman mengenai adanya sentimen anti-semitisme atau anti-Israel di dalam organisasi tersebut. ”
Bruce kemudian mengklaim bahwa “UNESCO berusaha mengedepankan tujuan sosial dan budaya yang dapat memecah belah serta terlalu memusatkan perhatian pada Tujuan Berkelanjutan PBB, yang dinilai sebagai agenda ideologis globalis untuk pembangunan internasional yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri utama Amerika.
“Keputusan UNESCO untuk mengakui ‘Negara Palestina’ sebagai negara anggota sangat bermasalah, bertentangan dengan kebijakan AS dan berkontribusi pada maraknya retorika anti-Israel dalam organisasi tersebut,” lanjut Bruce.(cnni)
