Jakarta – Vietnam meniadakan hukuman mati untuk delapan jenis kejahatan, termasuk tindakan mata-mata dan upaya merongrong pemerintah.
Menurut laporan dari media pemerintah Vietnam, Bao Chinh Phu, undang-undang yang telah diubah menetapkan bahwa kejahatan yang tidak lagi dapat dihukum mati mencakup upaya menggulingkan pemerintahan, menghancurkan fasilitas negara, pembuatan dan perdagangan obat-obatan ilegal, penyelundupan narkoba, merusak perdamaian dan menimbulkan perang, spionase, penggelapan aset, serta penerimaan suap.
Di samping itu, sesuai dengan hukum pidana yang disetujui oleh parlemen, jumlah tindakan hukum yang bisa mengikuti hukuman mati akan berkurang hampir setengahnya dari 18 menjadi 10 pada bulan Juli.
Kepala Mahkamah Rakyat Agung Vietnam menyatakan bahwa narapidana akan mendapatkan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup sebelum tanggal 1 Juli.
Menteri Keamanan Publik Vietnam, Luong Tam Quang, mengungkapkan bahwa struktur hukuman yang ada saat ini mengalami berbagai kendala.
“Dalam beberapa kasus, hukuman ini tidak sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan realitas dalam pencegahan kejahatan,” jelas Luong, seperti yang dilansir oleh AFP pada hari Rabu.
Menteri Kehakiman, Nguyen Hai Ninh, juga menyatakan pandangan yang serupa. Dia berpendapat bahwa sebagian besar orang yang dijatuhi hukuman mati biasanya tidak benar-benar dieksekusi.
“Penghilangan hukuman mati untuk beberapa kejahatan akan menguntungkan kerjasama internasional, terutama saat Vietnam berupaya untuk memperkuat hubungan berdasarkan saling percaya,” kata Nguyen.
Sejak tahun 201, Vietnam telah menerapkan hukuman mati melalui suntikan. Metode ini diadopsi sebagai pengganti eksekusi menggunakan regu tembak. Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan angka resmi mengenai jumlah eksekusi yang dilakukan.
Namun, menurut organisasi pemantau hak asasi manusia, Amnesty International, diperkirakan lebih dari 1.200 orang di Vietnam telah dijatuhi hukuman mati pada tahun 2023.(cnni)
