seputar-Medan | Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Muhammadiyah, melaporkan Wali Kota Medan dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan kepada Ketua Ombudsman RI melalui Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sumatera Utara, atas membuat kebijakan parkir berlangganan yang dinilai cacat admistrasi atau maladministrasi.
LBH-AP Muhammadiyah menilai Perwal Nomor 26 Tahun 2024 terkait parkir berlangganan, yang diberlakukan sejak awal Juli 2024 –menuai kontroversi di masyarakat, terutama masyarakat dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Medan.
Info Medan: Wali Kota Medan Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Parkir Berlangganan
“Selain membawa bukti-bukti video dari media sosial terkait insiden keributan yang kerap terjadi saat petugas pelaksana Perwal merazia mobil dan sepeda motor tanpa barcode yang parkir di area yang dianggap wajib parkir berlangganan, kami (LBH-AP) juga membawa kajian akademis terkait dugaan Maladministrasi Perwal tersebut,” kata Ketua LBH-AP Muhammadiyah Ismail Lubis di Kantor ORI Perwakilan Sumut, Jalan Asrama, nomor 18, Helvetia, Medan, Kamis (25/7/2024).
Kata Ismail, maladministrasi juga diduga terjadi karena pada pelaksana Perwal tersebut, yakni petugas berbuat melampau wewenang, misalnya mengangkut sepeda motor ke atas truk karena parkir di area wajib barcode dan keributan yang terjadi di salah satu kompleks perumahan di Kota Medan.
“Padahal Perwal menyasar tepi jalan umum, tanpa kejelasan apakah termasuk perumahan,” ucapnya.
Ismail menjelaskan bahwa dalam laporan tersebut, mereka menyoroti tiga hal yang menjadi indikator maladministrasi. Pertama, Perwal Nomor 26 Tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.
“Kedua, materi muatan Perda dalam retribusi parkir tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” katanya.
Ketiga, aturan larangan serta membebankan keuangan masyarakat harusnya berbentuk Perda, sebagaimana disebut pada Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang, b. Peraturah Daerah Provinsi, atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Aturan larangan serta pembebanan/membebankan keuangan masyarakat tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia.
“Untuk mencegah meluasnya keributan di masyakarat terkait Perwal meresahkan ini, kami (LBH-AP) yang menerima banyak keluhan dari berbagai lapisan masyarakat berharap Ketua Ombudsman melalui Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara segera melakukan kajian dan evaluasi proses dan substansi Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024. Jika terbukti telah melakukan tindakan maladministrasi, meminta kepada Ombudsman untuk menegur (Wali Kota agar mencabut dan membatalkan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum,” tandas Ismail. (red)
