seputar-Jakarta | Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla meminta pemerintah ke depan untuk mengembalikan sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan kapasitas negara, tidak lagi melanjutkan penerapan sistem merdeka belajar di tiap-tiap sekolah, padahal kemampuan fasilitas pendidikan tiap sekolah berbeda.
Ia mengatakan hal ini karena sudah banyak berkecimpung di sektor pendidikan, mulai berperan sebagai dewan penyantun atau trustee di 8 universitas, yang salah satunya Oxford, hingga memiliki 10 instansi pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Makanya, ia tak segan dalam berbicara soal pendidikan.
Lintas Nasional: JK Ingatkan Soal Pendidikan, Jangan Lanjutkan Sistem Merdeka Belajar!
“Intinya saya konservatif sekali dalam pendidikan walaupun saya urus pendidikan dari dulu hingga sekarang saya dewan penyantun barangkali 8 universitas, saya punya pendidikan ada 10 sampai perguruan tinggi. Macam-macam saya ngerti, saya trustee, dewan penyantun di Oxford, jadi ngerti bagaimana pendidikan itu mereka berjalan,” kata JK dalam acara bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan, Jakarta, dikutip Senin (9/9/2024).
Dia menekankan, Indonesia tidak akan pernah bisa menggunakan sistem pendidikan ataupun kurikulum sebagaimana negara-negara yang sangat maju di bidang pendidikannya, seperti Finlandia maupun Singapura. Sebab, dari sisi jumlah penduduk hingga pendapatan per kapita sangat berlainan dengan dua negara itu.
“Kalau bicara pendidikan jangan contoh Finlandia, Singapura, mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya US$ 70 ribu. Kita penduduknya 280 juta, income per kapita US$ 4.500 jauh sekali. Jadi kalau mau bicara pendidikan di sana mau merdeka silahkan, karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada semuanya di AS, Singapura, Finlandia,” tegasnya.
JK menganggap, yang bisa dilakukan Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan ke depan ialah dengan mengacu pada negara-negara yang memiliki kapasitas serupa, dan kini maju, seperti India, Tiongkok, maupun Korea Selatan ataupun Jepang. Maka, ia menganggap salah bila ada kementerian atau lembaga yang studi banding ke Finlandia untuk meniru sistem pendidikan.
“Kenapa India hampir semua perusahaan besar di AS CEO nya orang India, mau Microsoft, Twitter dari India semua. Nanti jadi Presiden AS si Kamala Harris itu ibunya India, Perdana Menteri Inggris itu India, Walikota London India. Jadi something di India itu pendidikan hebat, dan Tiongkok kenapa maju pendidikannya, kita belajar ke sana,” ucap JK.
Inti dari sistem pendidikan yang berkualitas dan bermutu di India, Tiongkok, maupun Jepang menurutnya adalah adanya sistem Ujian Nasional atau UN, yang dihapus di Indonesia oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada 2021 melalui Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
“Inti di sana UN. Anda boleh lihat di sana waktu ujian, saya konservatif, anak itu, kita semua pernah sekolah, kapan kita belajar? kan kalau mau ujian, ya kan, kalau tidak ada ujiannya kapan belajarnya? Semua kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka,” ujar JK.
Karena itu JK menekankan pentingnya mengembalikan sistem UN dalam pendidikan di Indonesia supaya angka atau skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia tidak kian memburuk. Skor PISA dirilis OECD setiap tiga tahunan, dan terakhir dirilis pada 2022.
Skor Pisa Indonesia pada periode itu di posisi ke-66 dari 81 negara atau 15 terendah di dunia. Skor untuk matematika turun tajam ke nilai 366 dari 2018 skornya 379, sains menjadi hanya 383 dari 398, dan membaca hanya menjadi 359 dari 371.
“Maka, kita konservatif saja menghadapi 70 ribu siswa bagaimana anda memerdekakan 70 ribu siswa, enggak mungkin itu, jangan tiru satu sekolah di mana bikin kurikulum merdeka tiba-tiba semua sekolah merdeka akibatnya begini lah. Lihat China, India itu, gemetaran, biar aja dulu saya bilang biar aja anak-anak itu stres paling tinggi 1%, lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan,” tegas JK. (cnbcindonesia)
