Banjarmasin – Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menekankan pentingnya penerapan governansi atau tata kelola yang baik sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sophia mengatakan berdasarkan data Worldatlas.com 2025 dan transparancy.org 2024, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas suatu negara, semakin pesat pula kemajuan pembangunannya.
Berita Ekonomi: OJK Gelar Governansi Insight Forum di Kalimantan Selatan
Demikian disampaikan Sophia, pada acara Governansi Insight Forum dengan tema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas” yang diselenggarakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa.
Forum ini diikuti lebih dari 550 peserta secara hybrid yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan, perwakilan Pemerintah Daerah, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya di Wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
Sophia mengatakan, untuk memperkuat governansi tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud sebagai pedoman wajib bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), guna memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risiko kecurangan secara proaktif dan berkelanjutan.
“Nah diharapkan dengan berlakunya dan diimplementasikannya POJK ini, maka kepercayaan masyarakat bisa terjaga terhadap sektor jasa keuangan. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depannya,” kata Sophia.
Sophia juga menyampaikan bahwa penguatan tata kelola dalam mendukung program Survei Penilaian Integritas KPK juga diterapkan dalam internal OJK dengan menjadikan Survei Penilaian Integritas sebagai indeks penilaian kinerja organisasi.
Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, PJ Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Andriyanto, Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan Peter Umar, serta Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini dan optimis kolaborasi yang kuat dan semangat kebersamaan OJK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mewujudkan sektor jasa keuangan yang berintegritas tinggi dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Inspektorat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan wawasan dan perspektif strategis mengenai integritas, penguatan tata kelola, dan anti korupsi.
Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen OJK dalam menegakan integritas di sisi internal OJK dan Sektor Jasa Keuangan, salah satunya melalui implementasi ketentuan internal strategi anti kecurangan OJK dan POJK tentang Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Governansi Insight Forum ini diharapkan dapat menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan perbaikan pada tata kelola, menegakkan integritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah di Indonesia.(REL/Siong)
